Malang, 1 September 2025 – Gelombang demonstrasi yang memanas sepanjang akhir Agustus 2025 belum sepenuhnya mereda. Pada hari Senin, 1 September 2025, sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa kembali turun ke jalan di Kota Malang, menyuarakan berbagai tuntutan, mulai dari isu kenaikan harga kebutuhan pokok, upah buruh, hingga kebijakan pendidikan. Sebagai respons atas situasi ini, Pemerintah Kota Malang mengeluarkan imbauan untuk menerapkan sistem kerja dari rumah (Work From Home/WFH) dan pembelajaran jarak jauh (PJJ).

Aksi massa hari ini terpantau di berbagai titik strategis. Titik-titik utama aksi meliputi kawasan depan Balai Kota Malang, Alun-Alun Tugu, dan sekitar Gedung DPRD Kota Malang. Massa aksi yang didominasi oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Malang, seperti Universitas Brawijaya (UB) dan Universitas Negeri Malang (UM), berkumpul dengan membawa spanduk dan poster berisi tuntutan mereka. Aksi ini juga diikuti oleh sejumlah elemen buruh dan masyarakat sipil.

Aksi yang berlangsung pada akhir pekan lalu menyisakan dampak signifikan. Di beberapa daerah, aksi damai berujung ricuh dengan perusakan fasilitas umum. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat dan memaksa pihak berwenang mengambil langkah-langkah antisipatif untuk menjaga ketertiban.

Menanggapi situasi yang belum kondusif, Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mengeluarkan surat edaran yang mengimbau seluruh pimpinan perusahaan untuk menerapkan WFH bagi karyawannya. Imbauan ini bersifat situasional, terutama bagi perusahaan yang berlokasi di area terdampak aksi, seperti di sekitar pusat kota. Bagi perusahaan yang operasionalnya harus berjalan 24 jam, seperti layanan publik, dapat menerapkan kombinasi WFH dan WFO (Work From Office).

Selain WFH, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang juga mengeluarkan kebijakan serupa. Sekolah-sekolah yang berada di dekat area demonstrasi dianjurkan untuk memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kebijakan ini diambil demi keselamatan dan keamanan para siswa dan guru dari potensi gangguan akibat aksi massa.

Meskipun demikian, beberapa transportasi publik utama seperti angkutan kota dan ojek online dilaporkan tetap beroperasi normal untuk melayani masyarakat. Pihak kepolisian di Kota Malang juga telah melakukan rekayasa lalu lintas di titik-titik rawan demonstrasi guna mengurai kemacetan.

Wali Kota Malang dalam pernyataan sebelumnya telah meminta semua pihak untuk menyuarakan aspirasi dengan damai dan tidak terprovokasi. Ia menegaskan komitmen pemerintah kota untuk mendengarkan tuntutan rakyat, namun pada saat yang sama, ia juga memerintahkan aparat keamanan untuk menindak tegas pelaku perusakan dan penjarahan.

Situasi terkini di Kota Malang terpantau kondusif, meskipun potensi kepadatan lalu lintas dan gangguan aktivitas masih tetap ada. Masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi terbaru dari kanal-kanal resmi pemerintah dan media terpercaya. Dengan WFH dan PJJ, diharapkan aktivitas masyarakat dapat tetap berjalan dengan lancar dan aman di tengah dinamika sosial-politik yang ada