Individu dapat berperan sebagai aktor politik, sehingga identitas yang melekat pada suatu individu juga dapat menjadi identitas politik. Indonesia merupakan negara multicultural yang tersusun atas berbagai ras, suku, dan agama. Walaupun masyarakat bersifat heterogeny, namun terdapat kelompok mayoritas yang sering dimanipulasi oleh partai politik. Kelompok mayoritas tersebut adalah umat muslim. Partai politik cenderung memilih calon yang berhubungan erat dengan agama islam sebagai usaha dalam mendapatkan suara terbanyak. Partai politik-pun tak jarang memajang foto dari calon-calonnya dengan mengenakan atribut agama islam seperti kopiah/peci, hijab, atau bahkan sorban. Atribut agama islam ini ditujukan untuk menunjukkan kesan islami dan sebagai bentuk penarikan simpati masyarakat agar memihak kepada calon tersebut.

Pemimpin non-muslim masih sulit diterima oleh masyarakat Indonesia. Bahkan pada tahun 2014, terdapat penolakan masyarakat terhadap pemimpin non-muslim. Penolakan ini ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Tak segan, masyarakat bahkan melakukan aksi unjuk rasa yang menuntut mundurnya Basuki Tjahja Purnama dari jabatannya. Berkaitan dengan kasus Penolakan Ahok, dilansir dalam website resmi DPR RI, Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Fadli Zon berpendapat bahwa aspirasi terkait agama akan dikaji Kembali  oleh Komisi VIII (DPR RI, 2014). Ketua Umum DPP Front Pembela Islam (FPI), Misbahul Anam, bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas muslin, maka pemimpin juga haruslah seorang muslim. Misbahul juga menambahkan bahwa jika aspirasi muslim tidak diterima oleh negara maka hal itu berarti negara menghalangi hak masyarakat dalam menganut dan menjalankan agama.

Oleh: Sekar Maharani